SUMENEP, Garuda Jatim — Fenomena banjir yang berulang di kawasan perkotaan Sumenep, Jawa Timur tak lagi bisa dipandang sebagai sekadar bencana alam musiman.
Lebih dari itu, banjir telah menjelma menjadi urban hazard, ancaman perkotaan kompleks yang lahir dari interaksi antara pertumbuhan kota, perubahan tata guna lahan, dan lemahnya sistem pengendalian air.
Kesimpulan tersebut mengemuka dari hasil penelitian kolaboratif antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumenep dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Penelitian ini menempatkan banjir sebagai persoalan struktural kota yang menuntut penanganan lintas sektor dan berkelanjutan.
Kepala BRIDA Sumenep, Benny Irawan, memaparkan bahwa riset tersebut mengidentifikasi sejumlah faktor krusial penyebab banjir.
Di antaranya, lanjut dia, adalah laju pertumbuhan kawasan terbangun yang pesat, sistem drainase yang tidak lagi memadai, alih fungsi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sarokah, serta menyusutnya area resapan air.
“Banjir di Sumenep adalah akumulasi masalah tata ruang dan hidrologi. Tanpa intervensi terpadu, risiko akan terus meningkat,” ungkap Benny. Senin (15/12/25)
Penelitian itu mencatat kawasan yang kerap terdampak genangan, mulai dari Perumahan Bumi Sumekar Asri (BSA), Perumahan Satelit, hingga koridor jalan utama seperti Urip Sumoharjo, Agus Salim, Dr. Wahidin, Trunojoyo, Dr. Cipto, dan Setiabudi.
Genangan juga meluas ke wilayah desa, di antaranya Desa Patean (Kecamatan Batuan), Desa Nambakor dan Muangan (Saronggi), Desa Sendir (Lenteng), Kecamatan Bluto, hingga Kalianget.
Hasil survei lapangan bahkan mengidentifikasi 15 titik genangan utama dengan ketinggian air mencapai 30–45 sentimeter dan bertahan selama beberapa jam, terutama saat hujan lebat.
Menjawab kompleksitas persoalan tersebut, riset BRIDA ITS merekomendasikan dua pendekatan besar yaitu mitigasi struktural dan non-struktural.
Di sektor struktural, langkah prioritas meliputi normalisasi dan pelebaran saluran air, khususnya di koridor Jalan Trunojoyo Dr. Cipto. Salah satu contoh konkret adalah proyek peningkatan drainase lingkungan di Jalan Dr. Cipto, Kelurahan Kolor, dengan nilai anggaran Rp1,37 miliar pada Tahun Anggaran 2024.
Selain itu, gerakan pembersihan drainase berbasis warga di kawasan BSA dan Satelit dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, menyasar gorong-gorong dan saluran mikro dengan dukungan kelurahan setempat.
Inisiatif pembangunan sumur resapan dan biopori komunal juga direkomendasikan sebagai solusi ekologis. Setiap blok perumahan disarankan memiliki satu sumur resapan berdiameter satu meter dan kedalaman dua meter, difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai proyek percontohan kawasan padat.
Ia menegaskan, tak kalah penting, peningkatan infrastruktur mikro perumahan dilakukan melalui pembangunan tanggul kecil setinggi 20–30 sentimeter serta cross-drain untuk mengarahkan limpasan air ke saluran utama, disertai perawatan rutin tingkat RT.
“Pada sisi non-struktural, penelitian mendorong pembentukan Forum Komunitas Warga Siaga Banjir (FKSB) yang berfungsi sebagai penghubung warga dengan BPBD, sekaligus pusat pemantauan genangan dan koordinasi evakuasi,” tegasnya.
Edukasi kebencanaan juga menjadi fokus, dengan menggandeng sekolah-sekolah seperti SDN Bangselok dan SMPN 1 Sumenep untuk menanamkan kesadaran sejak dini. Warga pun dibekali pelatihan dasar pengamanan lingkungan dan aset saat hujan ekstrem.
Program “Sumenep Bersih Drainase” yang berjalan sejak 2022 dinilai efektif dalam mengurangi sedimentasi di Sungai Kalimati serta saluran Urip Sumoharjo Agus Salim, kawasan yang selama ini menjadi langganan genangan.
Sebagai penguat, sistem peringatan dini berbasis komunitas (Community Early Warning System/CEWS) dikembangkan melalui kolaborasi BPBD dan BMKG Kalianget. Informasi cuaca disebarluaskan lewat grup WhatsApp “Siaga Banjir Kota Sumenep” dan diteruskan ke warga melalui RT/RW dan pengeras suara masjid.
Benny menyatakan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerentanan banjir di Sumenep dipicu oleh interaksi antara kondisi hidrologi, degradasi drainase, dan perubahan tata guna lahan.
DAS Sarokah, Marengan, dan Patrean memiliki karakter tanah berinfiltrasi rendah dengan dominasi sawah tadah hujan dan permukiman, yang memperbesar limpasan saat hujan deras, terlebih saat dipengaruhi monsun Asia.
Kondisi tersebut diperparah oleh alih fungsi saluran tanpa penyesuaian teknis, jebolnya tanggul Sungai Anjuk, serta fenomena backwater di hilir sungai indikasi lemahnya sistem pengendalian banjir perkotaan.
“Penelitian ini cukup komprehensif, termasuk rekomendasi kebijakannya. Harapannya, hasil ini menjadi pijakan bagi Pemkab Sumenep untuk menyusun solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” pungkas Benny.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
