SUMENEP, Garuda Jatim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai mengubah cara memantau kesehatan aparatur sipil negara (ASN).
Tidak lagi sebatas pemeriksaan berkala dan laporan kesehatan secara manual, kondisi fisik pegawai kini diarahkan masuk dalam satu sistem digital melalui aplikasi ASN SEHATI (Sistem Informasi dan Monitoring Kesehatan ASN).
Inovasi yang diluncurkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep pada Senin (9/11/2026) di Pendopo Agung Keraton Sumenep tersebut menjadi langkah baru dalam membangun tata kelola kepegawaian berbasis data, sekaligus memperkuat perhatian pemerintah terhadap kesehatan aparatur.
Kehadiran ASN SEHATI bukan sekadar menambah daftar aplikasi pemerintahan. Lebih jauh, platform ini membawa pendekatan baru bahwa kesehatan pegawai merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia, bukan persoalan pribadi yang sepenuhnya berada di luar perhatian institusi.
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah berupaya memperoleh gambaran kondisi kesehatan aparatur secara lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sasaran penggunaannya mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Sumenep.
Sejumlah indikator kesehatan dapat direkam melalui aplikasi, mulai dari aktivitas langkah kaki harian, jumlah kalori yang terbakar, tekanan darah, berat dan tinggi badan, detak jantung, kualitas tidur, saturasi oksigen, hingga konsumsi cairan.
Data tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan kesehatan masing-masing pegawai. Pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai bahan evaluasi untuk membaca kecenderungan kondisi kesehatan aparatur sekaligus merancang langkah pencegahan dan penanganan yang lebih tepat sasaran.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, ketersediaan data kesehatan ASN memiliki arti penting dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama untuk mengetahui kondisi aparatur secara lebih menyeluruh.
“Kami menilai ketersediaan data kesehatan ASN sangat penting sebagai dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan aparatur, sekaligus mendukung penyusunan langkah penanganan dan pencegahan masalah kesehatan secara lebih terarah,” kata Bupati Fauzi, Senin (9/11).
Menurutnya, kesehatan pegawai memiliki hubungan erat dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur yang sehat diharapkan mampu menjaga produktivitas, kedisiplinan, serta profesionalitas dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebab, kompetensi dan kemampuan teknis saja tidak cukup untuk menopang kinerja birokrasi apabila tidak diimbangi kondisi fisik yang prima. Karena itu, setiap ASN juga dituntut memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya.
Bupati Fauzi berharap ASN SEHATI mampu menjadi instrumen evaluasi sekaligus membantu pemerintah menentukan tindak lanjut terhadap kondisi kesehatan pegawai. Bahkan, informasi yang dikelola melalui sistem tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengembangan karier aparatur, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin dalam mengelola data kesehatan aparatur harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan serta perlindungan data pribadi ASN,” terangnya.
Ia juga meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sumenep berpartisipasi aktif menggunakan aplikasi tersebut. Setiap pegawai diharapkan memasukkan informasi kesehatan sesuai kondisi sebenarnya dan melakukan pembaruan secara berkala agar data yang tersedia tetap akurat.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui ASN SEHATI memiliki basis data kesehatan yang terintegrasi, sehingga upaya pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kesehatan aparatur dilaksanakan secara lebih efektif,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Sumenep Benny Irawan menjelaskan, ASN SEHATI dikembangkan dengan dukungan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna mengelola informasi kesehatan secara mandiri.
Pengisian data dapat dilakukan langsung oleh masing-masing pegawai. Selain itu, aplikasi tersebut juga memungkinkan integrasi dengan perangkat maupun aplikasi kesehatan lain yang kompatibel, sehingga proses pencatatan indikator kesehatan dapat berlangsung lebih praktis.
Tidak berhenti pada pemantauan individu, ASN SEHATI juga dirancang terhubung dengan ekosistem sistem informasi pemerintahan daerah. Integrasi tersebut mencakup SIC, SIMANTRA, dan SIMPEG.
“ASN SEHATI mendukung integrasi dengan ekosistem sistem informasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu SIC, SIMANTRA, dan SIMPEG, sehingga pemanfaatannya bisa terhubung dengan sistem autentikasi dan data kepegawaian,” ungkap Benny.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi, BKPSDM juga menyiapkan fitur Web Admin. Melalui fasilitas tersebut, pimpinan dan pengelola kepegawaian dapat melihat gambaran kondisi kesehatan ASN secara agregat berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fitur ini juga memungkinkan pemantauan capaian aktivitas fisik pegawai serta penyusunan laporan secara berkala. Dengan demikian, pemerintah memiliki instrumen untuk mengevaluasi kondisi kesehatan aparatur berdasarkan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah.
Meski demikian, pemanfaatan data kesehatan dalam skala organisasi tetap membutuhkan pengelolaan yang hati-hati. Informasi kesehatan merupakan data pribadi yang harus dilindungi, sehingga kemudahan pemantauan tidak boleh mengabaikan batas kewenangan pihak yang dapat mengaksesnya.
Benny memastikan, aspek keamanan dan privasi menjadi perhatian dalam pengembangan sistem tersebut.
“Kami dalam pengelolaan informasi ini merancang dengan memperhatikan pembatasan hak akses dan perlindungan data kesehatan pribadi,” tandasnya.(Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
