SUMENEP, Garuda Jatim – Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan penghitungan dua indikator penting pembangunan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPK) Tahun 2025–2029.
Acara tersebut berlangsung di Kusuma Agrowisata Resort & Hotel, dan kegiatan ini menghadirkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, organisasi perempuan, kalangan akademisi, dan tim konsultan teknis.
Forum ini menjadi ruang dialog lintas perspektif, demi menyusun dokumen perencanaan daerah yang tidak hanya akurat dan komprehensif, tetapi juga berakar pada realitas sosial.
Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, Moh. Iksan, menyampaikan bahwa IPP dan IPK bukan sekadar angka, melainkan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan dan menetapkan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif.
“Penghitungan IPP dan IPK bukan sekadar formalitas. Ini adalah fondasi. Dari sini kita tahu sejauh mana perempuan dan pemuda dilibatkan dalam pembangunan. Revisi RAD yang sedang disusun akan menjadi peta jalan bagi kebijakan yang lebih manusiawi, adil, dan partisipatif,” ujarnya. Selasa (5/25)
Menurutnya, data IPP menjadi alat refleksi penting sejauh mana kesetaraan gender telah berjalan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik.
“Sedangkan IPK menjadi tolok ukur sejauh mana pembangunan telah menyasar kebutuhan dan potensi generasi muda,” ucapnya.
Pihaknya ingin memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Baik perempuan maupun pemuda harus mendapat ruang strategis dalam proses pembangunan, karena mereka adalah motor perubahan masa depan Sumenep.
Kegiatan ini, sambung dia, melibatkan semua pihak yang relevan. Masing-masing OPD memberikan kontribusi substansial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam indikator IPP dan IPK. Dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi dan budaya semua terlibat dalam menyusun solusi konkret yang berpihak pada kelompok rentan.
“Kami menata pembangunan dari hal-hal mendasar. Mulai dari pengarusutamaan gender hingga optimalisasi peran pemuda. Ini bukan kerja satu dinas, melainkan kerja bersama untuk mewariskan masa depan yang lebih baik bagi Sumenep,” pungkasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
