SUMENEP, GARUDA JATIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, mulai memperketat pengawasan terhadap perilaku aparatur sipil negara (ASN). Kali ini, bukan hanya kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik yang menjadi perhatian, tetapi juga kebiasaan menggunakan rokok elektrik atau vape.
Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) bagi Aparatur Sipil Negara, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo secara tegas melarang ASN dan tenaga pendukung di lingkungan Pemkab Sumenep menggunakan vape.
Menariknya, ketentuan tersebut tidak sebatas berlaku di kawasan perkantoran, melainkan juga menjangkau aktivitas pegawai di luar jam kedinasan.
Kebijakan yang ditandatangani pada Senin (9/11/2026) itu memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menempatkan persoalan penggunaan vape bukan semata-mata sebagai urusan kebiasaan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, pencegahan penyalahgunaan zat terlarang, serta tanggung jawab aparatur sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan.
Bupati Fauzi menjelaskan, penerbitan surat edaran tersebut merupakan langkah untuk melindungi kesehatan pegawai sekaligus menciptakan lingkungan perkantoran yang bersih dari paparan asap rokok konvensional maupun uap rokok elektrik.
Namun, ada persoalan yang lebih serius di balik kebijakan tersebut. Perangkat vape dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana mengonsumsi zat-zat terlarang melalui cairan yang dimasukkan ke dalam perangkat elektronik itu.
Sejumlah zat yang menjadi perhatian di antaranya sabu cair, ganja cair, Etomidate, hingga Ketamine.
“Beberapa jenis zat yang disoroti antara lain sabu cair, ganja cair, Etomidate, dan Ketamine,” kata Fauzi dalam SE yang ditandatanganinya. Senin (9/11/26).
Menurutnya, potensi penyalahgunaan tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar ASN tidak terjerumus dalam praktik penyalahgunaan narkotika maupun menjadi korban dari peredaran zat berbahaya.
Karena itu, larangan diberlakukan secara menyeluruh terhadap seluruh ASN dan tenaga pendukung Pemkab Sumenep, tanpa membedakan status maupun posisi pekerjaan.
“Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menggunakan atau mengisap rokok elektrik (vape),” papar Bupati Fauzi dalam surat edaran tersebut.
Salah satu poin yang menjadi sorotan dari kebijakan ini adalah cakupan larangannya. Pemkab Sumenep tidak hanya membatasi penggunaan vape di ruang kerja, lingkungan kantor, ataupun ketika ASN sedang menjalankan tugas pemerintahan.
Ketentuan tersebut juga berlaku dalam aktivitas sehari-hari di luar kantor. Dengan demikian, ASN dan tenaga pendukung tetap terikat pada larangan penggunaan vape meskipun sedang tidak menjalankan tugas kedinasan.
Kebijakan ini sekaligus menempatkan kepatuhan terhadap surat edaran sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur yang tidak berhenti ketika jam kerja berakhir.
Selain mengatur perilaku pegawai, Pemkab Sumenep juga menegaskan bahwa kawasan perkantoran pemerintahan harus terbebas dari asap rokok dan uap vape.
Bahkan, masyarakat yang datang untuk mengakses pelayanan pemerintahan turut diminta mematuhi ketentuan tersebut. Pengunjung yang kedapatan menggunakan vape akan ditegur petugas, diminta menghentikan aktivitasnya, serta menyimpan perangkat rokok elektrik yang dibawa.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
