SUMENEP, Garuda Jatim – Modernisasi demokrasi desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menghadapi ujian yang tidak sederhana.
Rencana penerapan electronic voting (e-voting) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 memang menawarkan wajah baru demokrasi yang lebih cepat dan praktis.
Namun, di balik ambisi digitalisasi tersebut, tersimpan pekerjaan besar yang tidak boleh diabaikan baik kesiapan infrastruktur, kekuatan pengawasan, kepastian regulasi, hingga kepercayaan masyarakat.
Peringatan itu datang dari anggota Komisi I DPRD Sumenep Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada euforia penggunaan teknologi tanpa terlebih dahulu memastikan seluruh desa benar-benar siap menjalankannya.
Baginya, Pilkades bukan sekadar urusan memindahkan pencoblosan dari kertas ke layar elektronik. Ada hak politik masyarakat yang harus dijaga, ada suara yang harus dipastikan keasliannya, serta ada legitimasi hasil pemilihan yang tidak boleh menyisakan keraguan.
Tantangan Sumenep bahkan jauh lebih kompleks dibandingkan daerah yang memiliki infrastruktur seragam. Karakter geografis yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membuat kesiapan setiap desa tidak bisa diukur menggunakan standar yang sama.
Di sejumlah wilayah kepulauan, persoalan ketersediaan listrik dan jaringan internet masih menjadi pekerjaan rumah. Jika persoalan mendasar tersebut belum diselesaikan, penerapan e-voting justru berpotensi menghadirkan hambatan baru dalam penyelenggaraan demokrasi desa.
“E-Voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik uang serta surat suara rusak. Tapi efektivitas ini hanya terjadi jika infrastruktur siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet masih menjadi PR,” jelasnya. Kamis (12/11/26)
Menurutnya, kecanggihan teknologi memang dapat memangkas sejumlah kerumitan pemungutan suara konvensional. Namun, kecepatan penghitungan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Sistem tersebut juga harus mampu menjamin keamanan suara, keterbukaan proses, dan kepastian bahwa setiap suara masyarakat benar-benar tercatat sebagaimana mestinya.
Persoalan berikutnya menyangkut pengawasan. Hairul menegaskan bahwa penggunaan sistem elektronik tidak otomatis membuat Pilkades terbebas dari potensi kecurangan. Justru, pola pengawasan harus mengalami perubahan mengikuti teknologi yang digunakan.
Jika sebelumnya pengawasan berpusat pada kotak suara, surat suara, dan proses penghitungan manual, dalam e-voting perhatian harus diperluas hingga perangkat elektronik, server, keamanan sistem, serta rekam jejak digital atau audit trail.
“E-Voting bukan menghilangkan pengawasan, tapi mengubah polanya. Dari yang dulu mengawasi pencoblosan kertas, sekarang harus mengawasi sistem, server, dan audit trail digital,” ungkapnya.
Karena itu, Hairul menilai kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor penentu yang tidak boleh diperlakukan sebagai agenda tambahan. BPD, panitia Pilkades, maupun para saksi harus memahami cara kerja sistem, termasuk mekanisme pengawasan dan pembuktian apabila terjadi persoalan teknis.
Tanpa pembekalan yang memadai, teknologi yang semestinya mempermudah demokrasi justru bisa menjadi sumber kecurigaan baru di tengah masyarakat.
“Butuh perjalanan cukup panjang ini. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, penerapan teknologi tersebut khawatir justru menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat,” tegasnya.
Tak kalah penting, DPRD juga menyoroti perlunya koordinasi serius antara DPMD dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Sebab, mempersiapkan Pilkades berbasis elektronik tidak cukup hanya dengan menyusun konsep dan menentukan perangkat yang akan digunakan.
Pemerintah daerah perlu menuntaskan sejumlah pekerjaan secara bersamaan, mulai dari penyusunan regulasi berupa Perda dan Perbup, pencocokan data pemilih bersama Disdukcapil, hingga uji coba di desa percontohan.
Langkah tersebut diperlukan agar penerapan e-voting tidak sekadar terlihat modern di atas kertas, tetapi benar-benar teruji ketika berhadapan dengan kondisi lapangan.
“Kami akan terus berkoordinasi untuk menekankan kesiapan agar ini berjalan mulus. DPMD tidak bisa jalan sendiri. Harus ada regulasi turunan yang jelas berupa Perbup dan perda tentang Pilkades E-Voting,” sambungnya.
Meski demikian, Hairul menegaskan bahwa dirinya tidak menutup pintu terhadap inovasi demokrasi desa. Ia mendukung pembaruan sistem pemilihan, sepanjang pemerintah daerah tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian demi mengejar target penerapan teknologi.
Terlebih, rancangan regulasi yang sebelumnya diusulkan DPMD Sumenep hingga kini belum berlanjut ke pembahasan tahap berikutnya. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian aturan yang lebih tinggi sebagai landasan pelaksanaan Pilkades berbasis elektronik.
Untuk sementara, pelaksanaan Pilkades masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Jadi untuk saat ini hanya sebatas drafting saja, belum dibahas lebih lanjut sambil menunggu Permendagri baru soal pemilihan e-voting seperti yang termaktub dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009,” imbuhnya.
Hairul berharap DPMD tidak hanya menyiapkan konsep regulasi di atas meja. Sosialisasi, pembekalan teknis, dan simulasi terbuka harus menjadi bagian dari persiapan agar masyarakat dapat memahami sekaligus mengawasi mekanisme pemilihan elektronik.
Pada akhirnya, tantangan terbesar e-voting bukan semata-mata bagaimana membuat suara lebih cepat dihitung, melainkan bagaimana memastikan masyarakat percaya bahwa suaranya benar-benar aman dan hasil pemilihan berlangsung jujur.
Digitalisasi boleh menjadi arah baru Pilkades Sumenep 2027. Namun, jangan sampai keinginan menghadirkan demokrasi modern justru mendahului kesiapan daerah. Sebab, teknologi boleh berubah, tetapi prinsip demokrasi tidak boleh dikompromikan.
“Jangan sampai teknologi canggih tapi pengawasannya lemah. Kuncinya tetap di transparansi,” tukasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
