SUMENEP, Garuda Jatim – Aliansi BEM se kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan audiensi di ruang rapat DPRD setempat.
Audiensi tersebut dihadiri oleh beberapa OPD terkait BPS ( Badan Pusat Statistik), DINSOS (Dinas Sosial), BAPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan DPRD kabupaten Sumenep Komisi IV.
Dalam agenda audensi ini Aliansi BEM Se Kabuapten Sumenep menyuarakan terkait perbedaan data yang ada di DINSOS dan BPS, namun hal ini di sanggah oleh OPD terkait tata pengelolaan data yang di lakukan oleh nya.
Sehingga pembahasan yang di jadikan fokus selanjutnya dalam penyaluran atau data penerima dana bansos yang tidak sesuai.
Pembahasan dalam hal ini sangan panjang dari mahasiswa dan pemerintah terkait terutama pada DINSOS, dari beberapa narasi yang di sampaikan oleh DINSOS mereka sudah mengetahui terkait kecurangan yang ada namun sampai saat ini masih belum ada tidak lanjut dan bahkan juga berharap adanya bantuan dari mahasiswa.
Kordinator BEM Sumenep, M. Salman Farid mengatakan bahwa banyak yang terjadi dilapangan terkait penyalah gunaan bantuan atau data yang banyak di permainkan di lapangan.
“Hal ini menjadi keresahan bagi masyarakat miskin karena mereka merasa haknya telah di ambil oleh oknum itu, karena yang mendapatkan bantuan bukan orang-orang yang tepat tapi orang-orang yang dekat” ujarnya.
Kejadian hal ini, lanjut dia, sangat marak di kepulauan kangean bahkan sampai pada orang yang masih menetap di rumah tidak layak huni dan sampai saat ini belum tersentuh oleh bantuan oleh pemerintah dan hal ini sudah memperjelas bahwa kinerja dari pemerintah terkait tidak melaksanakan tugas nya secara betul.
Sementara itu, kepala Dinsos Sumenep, Mustangin, menyatakan bahwa terkait kecurangan yang terjadi di lapangan, mulai dari orang layak yang seharusnya mencabut hal untuk mendapatkan bantuan tersebut dan belum mencabut bantuan itu.
“Hal ini ada sampai saat ini, dan beberapa oknum yang memanfaatkan hal ini juga ada di lapangan, maka dari itu saya juga berharap adanya bantuan dari mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melalui pelaporan dari fasilitas yang sudah di sediakan” tegasnya.
Senada disampaikan oleh, BEM Sumenep, M. Rofiqul Mukhlisin, menegaskan seharusnya hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah terkait, tentu menjadi hal yang lucu ketika pemerintah mengetahui hal itu namun sampai detik ini masih belum ada gerakan atau penyelesaian.
“Makadari itu kami aliansi BEM Sumenep siap mengawal dan turunlangsung untuk menelisir siapa saja yang layak dan pencabutan untuk siapa saja yang tidak layak dalam penerimaan bantuan itu” katanya.
Dalam menaggapi narasi ini DINSOS mempersilahkan teman-teman untuk ikut andil, namun secara tidak langsung mahasiswa sumenep selangkah lebbih maju untuk mengatasi kemiskinan di kabupaten sumenep.
Dengan itu, pihaknya dari Aliansi BEM Sumenep (BEMSU) meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep :
Segera lakukan evaluasi data penerima BANSOS di Kabupaten Sumenep.
Lakukan Evaluasi pemdamping Dinsos dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
Dinsos segera lakukan evaluasi terkait DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
“Selagi Masih Ada Ketimpangan & Ketidak Adilan Yang Terjadi Terhadap Masyarakat Maka Haram Hukum Nya Bagi Kami Untuk Tunduk & Diam,“ tukasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
