TULUNGAGUNG, Garuda Jatim – Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur kini menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur, di semester kedua tahun ini.
Targetnya jelas, proyek perbaikan hingga rehabilitasi jalan di sejumlah titik strategis harus rampung, meski waktu pengerjaan yang tersedia kian sempit.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Agus Sulistiono, merinci bahwa pihaknya menggarap 63 kegiatan reguler sepanjang 2025.
“Rinciannya, 13 paket rekonstruksi jalan, 11 sudah kontrak dan 2 masih proses lelang, 16 paket pemeliharaan jalan berkala, 8 sudah SPK dan 5 bahkan selesai, seperti ruas Mojosari-TPA, TPA Segawe, hingga Segawe-Pennjor,” ujarnya. Sabtu (20/25)
“Delapan kegiatan lainnya sedang lelang. Harapannya bulan ini sudah bisa kontrak,” imbuhnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, untuk pembangunan jalan baru ada 25 paket pekerjaan. Dari jumlah itu, 22 sudah berkontrak, meski progres fisiknya masih rendah.
“Ada yang kontraknya 15 Agustus, ada yang 3 September. Jadi saat ini memang sedang dikebut pengerjaannya,” beber Agus.
Selain itu, pihaknya menyatakan, masih ada tiga kegiatan fisik lain dalam proses lelang. Tren progres pembangunan terus naik seiring berjalannya waktu.
“Prinsipnya, reguler bulan ini segera meningkat progresnya,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, mengatakan bahwa dukungan pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten, melainkan juga dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Salah satunya adalah bantuan perbaikan ruas jalan di wilayah Kecamatan Bandung.
“Kita hanya menerima manfaatnya saja, karena semua prosesnya, mulai dari perencanaan hingga eksekusi, langsung ditangani pemprov. Awalnya kita ajukan Rp 50 miliar, tapi karena situasi dibagi-bagi, kita dapat Rp 20 miliar. Itu pun bukan kita yang mengerjakan,” kata Gatut.
Namun, Gatut tak menutup mata soal sejumlah kendala yang menghambat realisasi pembangunan. Banyak paket pekerjaan baru bisa berjalan di pertengahan tahun akibat keterlambatan proses tender dan finalisasi anggaran.
“Kalau tender bebas jelas waktunya tidak mungkin. Paling hanya bisa terserap separuh. Insya Allah sisanya bisa dipakai awal tahun depan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, Keterbatasan waktu menjadi pekerjaan rumah yang sulit dielakkan. Apalagi, pengesahan anggaran baru diparipurnakan sekitar September, sementara proses tender idealnya memerlukan 2,5 bulan. Praktis, sejumlah proyek terancam tidak tuntas tahun ini.
“Kini, dengan waktu yang makin terbatas, gebrakan Pemkab diuji, apakah percepatan yang dijanjikan mampu menjelma menjadi jalan mulus di lapangan, atau justru kembali terganjal oleh ritme birokrasi yang lamban,” tukasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
