SUMENEP, Garuda Jatim – Polemik menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Lebeng Timur, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, di bawah naungan Yayasan Matlhabul Ulum kembali mencuat dan memantik kegelisahan serius di kalangan wali murid.
Dugaan menu berbau yang terjadi dua kali tidak lagi dipandang sebagai kesalahan teknis semata, melainkan indikasi lemahnya pengawasan keamanan pangan dalam program yang menyasar konsumsi siswa.
Keluhan muncul setelah sejumlah siswa menolak mengonsumsi makanan karena aroma tidak sedap. Bagi wali murid, persoalan ini menyentuh aspek paling mendasar: keselamatan dan kesehatan anak.
“Kalau sudah berbau dan terjadi berulang, ini bukan soal selera. Ini soal keamanan. Harus ada evaluasi menyeluruh,” ujar salah satu wali murid. Selasa (17/2/26).
Kepala SPPG Lebeng Timur, Nur Kholis, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut.
Namun ia menegaskan makanan tidak dalam kondisi basi dan mengaitkan aroma yang dipersoalkan dengan penggunaan saus yogurt.
“Itu bukan basi, mas. Rasanya memang asam-manis dari saus yogurt. Banyak yang mengira basi,” jelasnya.
Pernyataan itu dinilai belum menyentuh inti persoalan. Wali murid mempertanyakan mengapa menu yang menimbulkan penolakan siswa tetap didistribusikan, serta di mana posisi pengawasan mutu sebelum makanan dibagikan ke sekolah.
Ajakan melihat dapur dan penjelasan internal dianggap tidak cukup tanpa transparansi standar operasional, uji kelayakan makanan, serta mekanisme kontrol kualitas yang jelas dan terdokumentasi.
Nur Kholis menyebut, pihaknya telah memberikan kompensasi. “Saya siap mengganti kerugian. Bisa ditanyakan ke kepala sekolah,” katanya.
Namun langkah ganti rugi justru menuai kritik. Wali murid menilai kompensasi tidak menjawab akar masalah, yakni kegagalan sistem pengawasan yang memungkinkan menu bermasalah sampai ke tangan siswa.
Sorotan kian tajam ketika isu sertifikasi dan standar keamanan pangan mencuat. Nur Kholis mengakui proses sertifikasi belum sepenuhnya rampung dan masih berjalan bertahap.
Pengakuan tersebut memperkuat kekhawatiran publik. Program yang berkaitan langsung dengan konsumsi anak dinilai seharusnya memastikan seluruh izin, sertifikasi, dan standar higienitas tuntas sebelum distribusi, bukan berjalan sambil menunggu kelengkapan administratif.
Situasi ini mendorong desakan agar Badan Gizi Nasional turun tangan secara tegas. Publik menuntut audit independen terhadap kualitas menu MBG di Lebeng Timur, termasuk pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan, sanitasi dapur, rantai distribusi, hingga pengawasan harian.
Kasus ini kini dipandang sebagai ujian serius akuntabilitas pengelola program MBG. Tanpa evaluasi terbuka dan perbaikan sistemik, kepercayaan publik terhadap program penyediaan makanan bagi siswa dikhawatirkan terus terkikis.
Hingga berita ini ditulis, belum ada hasil pemeriksaan independen yang dipublikasikan secara resmi. Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi dan janji perbaikan.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
