Diskop UKM Perindag Sumenep Rancang Perda Industri, Potensi Lokal Dibidik Jadi Sumber Ekonomi Bernilai Tambah

Selasa, 17 November 2026 - 10:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Moh. Ramli, saat ditemui di ruang kerjanya (istimewa - garudajatim.com)

i

Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Moh. Ramli, saat ditemui di ruang kerjanya (istimewa - garudajatim.com)

SUMENEP, Garuda Jatim – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur merancang penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK).

Regulasi yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut diproyeksikan menjadi fondasi penataan sekaligus arah pengembangan industri daerah dalam jangka panjang.

Kabupaten Sumenep menyimpan kekayaan sumber daya lokal yang beragam, mulai dari hasil laut, barang galian, komoditas pangan, makanan dan minuman, hingga furnitur. Namun, potensi tersebut membutuhkan lebih dari sekadar aktivitas produksi dan perdagangan.

Tanpa arah industrialisasi yang terencana, kekayaan daerah berisiko terus dipasarkan sebagai bahan mentah, sementara peluang penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja belum tergarap maksimal.

Langkah menuju pembentukan regulasi itu kini memasuki tahapan penyusunan naskah akademik. Dinas tersebut menggandeng Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang untuk merumuskan landasan ilmiah, sekaligus memastikan kebijakan yang disiapkan memiliki relevansi dengan kondisi dan kebutuhan industri lokal.

Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Moh. Ramli, menjelaskan bahwa penyusunan RIPIK merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan industri sesuai potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.

“Untuk tahun ini kami masih sebatas proses pembuatan naskah akademik. Kami bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang,” ungkap Moh. Ramli. Sepasa (17/11/26).

Menurutnya, penyusunan naskah akademik bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif pembentukan Perda. Lebih dari itu, dokumen tersebut harus mampu memetakan potensi, mengidentifikasi persoalan, serta merumuskan kebutuhan pengembangan sektor industri agar kebijakan yang dilahirkan tidak melenceng dari kondisi riil di lapangan.

Karena itu, proses penyusunannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Diskop UKM Perindag bersama tim Universitas Brawijaya telah menggelar tiga kali Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), insan pers, akademisi, camat, hingga kepala desa.

Pelibatan lintas sektor tersebut menjadi bagian penting untuk menghimpun perspektif yang beragam. Sebab, persoalan industri tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, tetapi juga menyangkut kesiapan pelaku usaha, akses pasar, infrastruktur, teknologi pengolahan, investasi, hingga keberlanjutan produksi.

“Saat ini, penyusunan naskah akademik juga memasuki tahapan konsultasi dengan dinas teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memperoleh saran, masukan, dan rekomendasi. Proses tersebut turut mendapatkan pendampingan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep,” paparnya.

Ramli menegaskan, pihaknya menargetkan penyelesaian naskah akademik pada 2026. Setelah tahapan tersebut rampung, Diskop UKM Perindag akan mendorong agar pembentukan Perda RIPIK dapat masuk dalam prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dengan tetap mengikuti mekanisme dan keputusan DPRD.

“Persyaratan penyusunan perda itu harus ada naskah akademiknya. Setelah itu tentu akan kami tindak lanjuti pada kesempatan berikutnya agar dapat menjadi prioritas dalam penyusunan peraturan daerah,” tegasnya.

Lebih jauh, RIPIK nantinya akan menjadi pedoman strategis dalam menentukan arah pembangunan industri Sumenep. Dokumen tersebut akan memuat visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, hingga program pengembangan industri yang disesuaikan dengan potensi sumber daya dan karakteristik daerah.

Sejumlah sektor yang berpeluang menjadi industri unggulan di antaranya pengolahan hasil laut, pengolahan barang galian, industri makanan dan minuman, serta furnitur.

Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan melalui penguatan proses produksi dan pengolahan sehingga menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Pengembangan industri hasil laut, misalnya, tidak cukup hanya mengandalkan aktivitas penangkapan dan penjualan ikan. Peluang pengolahan menjadi produk pangan, peningkatan kualitas kemasan, standardisasi, hingga perluasan jaringan pemasaran dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing produk lokal.

Demikian pula sektor makanan dan minuman serta furnitur. Ketersediaan bahan baku perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi, inovasi, kualitas produk, dan kemampuan pelaku usaha menembus pasar yang lebih luas.

Di titik inilah RIPIK diharapkan mengambil peran penting. Pemerintah daerah membutuhkan peta jalan yang tidak hanya mencatat kekayaan sumber daya, tetapi juga menentukan bagaimana potensi tersebut dapat diolah, siapa yang terlibat, serta dukungan apa yang diperlukan agar aktivitas industri memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

“Bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM), keberadaan regulasi tersebut juga diharapkan membuka peluang pengembangan usaha yang lebih terarah. Penguatan industri lokal berpotensi menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan petani, nelayan, pengolah, tenaga kerja, pemasok, hingga jaringan distribusi dan pemasaran,” harapnya.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan industri tidak semata-mata diukur dari bertambahnya jumlah unit usaha atau besarnya nilai produksi. Kemampuan daerah meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing produk, serta meningkatkan pendapatan masyarakat juga menjadi bagian penting dari hasil yang harus dicapai.

Ramli menyatakan, regulasi yang tengah dipersiapkan tersebut nantinya tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan maupun produk hukum. RIPIK harus menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan iklim industri yang lebih produktif, membuka ruang investasi, dan memperkuat posisi pelaku usaha lokal.

“Regulasi itu harus mampu membuka ruang investasi, memperkuat industri kecil dan menengah, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumenep,” pungkasnya.(Za/Di)

Penulis : Za

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel garudajatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Potensi Kelapa dan Jambu Mete Sumenep Belum Maksimal, DKPP Bidik Nilai Tambah Komoditas Perkebunan
MYZE RUN 2growther Gaet 1.000 Pelari, HUT ke-2 MYZE Hotel Sumenep Jadi Panggung Kolaborasi Olahraga dan UMKM
Bukan Sekadar Mendatangkan Wisatawan, Disbudporapar Bidik Perputaran Uang di Destinasi
Kalender Event Sumenep 2027 Diperpanjang, Wilayah Kepulauan Ikut Dibidik
Ambisi Digitalisasi Pilkades Sumenep 2027 Jangan Berujung Masalah, DPRD Ingatkan: Jangan Paksa E-Voting
MYZE Hotel Sumenep Siapkan Pesta Bernuansa Hip-Hop, ANYONE CAN (celebrate) Siap Gebrak Malam Pergantian Tahun Baru 2027
Gede Tani, Inovasi DKPP Sumenep Ubah Sinar Matahari Jadi Solusi Pengairan Petani
BRIDA Sumenep Bidik Lahirnya Inovasi Berdampak Lewat Anugerah Inovasi Daerah 2026
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 10:53 WIB

Diskop UKM Perindag Sumenep Rancang Perda Industri, Potensi Lokal Dibidik Jadi Sumber Ekonomi Bernilai Tambah

Minggu, 15 November 2026 - 18:56 WIB

Potensi Kelapa dan Jambu Mete Sumenep Belum Maksimal, DKPP Bidik Nilai Tambah Komoditas Perkebunan

Minggu, 15 November 2026 - 18:32 WIB

MYZE RUN 2growther Gaet 1.000 Pelari, HUT ke-2 MYZE Hotel Sumenep Jadi Panggung Kolaborasi Olahraga dan UMKM

Kamis, 12 November 2026 - 22:25 WIB

Bukan Sekadar Mendatangkan Wisatawan, Disbudporapar Bidik Perputaran Uang di Destinasi

Kamis, 12 November 2026 - 18:21 WIB

Kalender Event Sumenep 2027 Diperpanjang, Wilayah Kepulauan Ikut Dibidik

Berita Terbaru