SUMENEP, Garuda Jatim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, mulai merancang arah pembangunan tahun 2027 dengan pendekatan yang lebih tajam dan selektif melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Pendopo Agung Keraton.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyaring berbagai aspirasi publik agar tidak sekadar menjadi daftar keinginan, melainkan bertransformasi menjadi kebijakan yang berdampak nyata.
Di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, Musrenbang RKPD 2027 hadir sebagai instrumen penting untuk memastikan pembangunan tidak melenceng dari prioritas utama daerah, sekaligus tetap selaras dengan agenda pembangunan provinsi dan nasional.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghimpun sebanyak 771 usulan program dari berbagai level perencanaan. Jumlah tersebut mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam ikut menentukan arah pembangunan.
“Partisipasi ini menjadi modal penting, namun juga menuntut ketelitian kami dalam menentukan skala prioritas,” ujarnya. Selasa (31/3/26)
Menurut Arif, banyaknya usulan tidak serta-merta menjadi indikator keberhasilan, melainkan harus diikuti dengan proses kurasi yang matang agar program yang dipilih benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Di sinilah tantangannya. Kami harus mampu memastikan bahwa setiap program yang ditetapkan bukan hanya relevan, tetapi juga memiliki dampak luas dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pihaknya menyatakan bahwa Musrenbang bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan mekanisme penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Seluruh usulan yang masuk akan melalui tahapan analisis yang ketat berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.
Proses perencanaan tersebut, lanjut Arif, telah melalui berbagai tahapan berjenjang, mulai dari musyawarah desa hingga forum perangkat daerah. Hal ini menjadi jaminan bahwa setiap usulan yang masuk telah melalui proses partisipatif yang cukup panjang.
Dengan pendekatan tersebut, ia optimistis mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, adaptif, dan berdaya guna. Sinergi antar pemangku kepentingan pun diharapkan semakin kuat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Harapan kami, hasil Musrenbang ini benar-benar menjadi pijakan kuat untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya.(Za/Di)
Penulis : Za
Editor : Redaksi
